krisis moneter indonesia "perekonomian indonesia"

KRISIS MONETER INDONESIA "Perekonomian Indonesia"

I.PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah

berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni

lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup

dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya

disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai

musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi seperti

kegagalan panen padi di banyak tempat karena musim kering yang panjang dan terparah

selama 50 tahun terakhir, hama, kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan dan

peristiwa kerusuhan yang melanda banyak kota pada pertengahan Mei 1998 lalu dan

kelanjutannya.

Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu

dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia (lihat World Bank: Bab 2

dan Hollinger). Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran

relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca

berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih

cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Lihat Tabel.

Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan

domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi

tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan

kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam

jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana

dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi

juga krisis kepercayaan. (Bandingkan juga IMF, 1997: 1). Namun semua kelemahan ini masih

mampu ditampung oleh perekonomian nasional. Yang terjadi adalah, mendadak datang

badai yang sangat besar, yang tidak mampu dbendung oleh tembok penahan yang ada,

yang selama bertahun-tahun telah mampu menahan berbagai terpaan gelombang yang

datang mengancam.

II.  ISI

A.     Krisis Moneter dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini

lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang

swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor

rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang

mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya1 . Krisis yang berkepanjangan

ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang

mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang

swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS

ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia

tidak akan mengalami krisis. Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi

mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis

akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan

gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab

lainnya yang datangnya saling bersusulan. Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting,

karena penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa.

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri,

ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis

finansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersamasama

membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11). Yang

pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli

1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini,

dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir

utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun.

Berikut ini diberikan rangkuman dari berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya:

1) Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai,

memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas

berapapun jumlahnya. Kondisi di atas dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim

devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesarbesarnya

untuk orang bermain di pasar valas.

2) Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8%

(1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya,

menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan

pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari

kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama

makin kalah bersaing dengan produk impor.

3) Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan

menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia

cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya (bandingkan

juga Wessel et al.: 22), ditambah sistim perbankan nasional yang lemah. Akumulasi

utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang

sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa

tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding official debt).

4) Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing (bandingkan juga Ehrke: 2-3) yang dikenal

sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa

yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkan

dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendiri

sudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari sektor riil.

5) Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita

batas intervensi. Sistim ini menyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan

mengundang tindakan spekulasi ketika sistim batas intervensi ini dihapus pada tanggal

14 Agustus 1997 (Nasution: 2). Terkesan tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelas

dan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisis (Nasution: 1) dan keadaan ini masih

berlangsung hingga saat ini. Ketidak mampuan pemerintah menangani krisis

menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk

memberi bantuan finansial dengan cepat (World Bank, 1998: 1.10).

6) Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE),

yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor

dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah

yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah

dibandingkan dengan produk dalam negeri.

7) Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran dimingimingi

keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif

stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar. Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan

luar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besar

dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif stabil

sekitar 4% per tahun sejak 1986 menyebabkan banyak modal luar negeri yang mengalir

masuk.

8) IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang

dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan

dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga

menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan

perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk

9) Spekulan domestik ikut bermain (Wessel et al., hal. 22). Para spekulan inipun tidak

semata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistim

perbankan untuk bermain.

10)Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu

membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungan

dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah snowball effect, di mana serbuan terhadap

dollar AS makin lama makin besar. Orang-orang kaya Indonesia, baik pejabat pribumi

dan etnis Cina, sudah sejak tahun lalu bersiap-siap menyelamatkan harta kekayaannya

ke luar negeri mengantisipasi ketidak stabilan politik dalam negeri.

Program Reformasi Ekonomi IMF

Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena

pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi

pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang,

yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan

ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. (Fischer 1998b). Sementara itu pemerintah

Indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, Second

Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni,

kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999.

Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani pada tanggal 31 Oktober 1997.

Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang:

1. Penyehatan sektor keuangan;

2. Kebijakan fiskal;

3. Kebijakan moneter;

4. Penyesuaian struktural.

Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan stand-by credit sekitar US$

11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan

segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya

telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai

kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia

sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF,

1997: 1)

penghasilannya.

2. Mengingat pula bahwa lamanya waktu pemrosesan kredit juga berpengaruh cukup

kuat kepada kinerja, maka keputusan pemberian kredit kepada peminjam baru

hendaknya dilakukan sesegera mungkin, sedangkan pemrosesan kredit ulangan

hendaknya dapat diselesaikan pada hari yang sama.

3. Pengawas BPR hendaknya tidak melihat pemberian kredit dalam jumlah kecil-kecil

pada LKM sebagai suatu hal yang “tidak efisien” atau “tidak maju”, karena hal itu

justru sesuai dengan misi LKM membantu pengentasan kemiskinan. Mendorong LKM

untuk memberikan kredit dalam jumlah yang semakin besar berarti menjauhkan LKM

dari nasabahnya yang miskin, seperti terlihat pada gejala pemberian kredit BKK di atas.

4. BKD telah beroperasi selama satu abad dan BKK selama hampir tiga dasawarsa dengan

pendekatan pasar yang telah membuat mereka lestari (sustainable) dan mandiri,

keadaannya justru dibuat seperti “telor di ujung tanduk” karena banyaknya programprogram

kredit murah bersubsidi di perdesaan. Adanya kredit dari pemerintah untuk

BPR condong menguntungkan BPR Gaya Baru yang dimiliki para pemodal berdasi,

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan Perilaku Masyarakat Pedesaan 53

memungkinkan mereka menurunkan sukubunga kreditnya sehingga menambah pesaing

bagi LKM. Di era reformasi ini pemerintah seyogianya lebih membina semangat

keswadayaan masyarakat dan tidak menggunakan program-program kredit murah

sebagai alat politik karena merusak moralitas masyarakat perdesaan yang masih jujur

seperti terbukti dari perilakunya terhadap LKM.

dering, Annual Report.

B.     Program Reformasi Ekonomi IMF

Menurut IMF, krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia disebabkan karena pemerintah baru meminta bantuan IMF setelah rupiah sudah sangat terdepresiasi. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya adalah mengembalikan kepercayaan pada mata uang, yaitu dengan membuat mata uang itu sendiri menarik. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial. (Fischer 1998b). Sementara itu pemerintah Indonesia telah enam kali memperbaharui persetujuannya dengan IMF, Second Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) tanggal 24 Juni, kemudian 29 Juli 1998, dan yang terakhir adalah review yang keempat, tanggal 16 Maret 1999. Program bantuan IMF pertama ditanda-tangani pada tanggal 31 Oktober 1997. Program reformasi ekonomi yang disarankan IMF ini mencakup empat bidang:

1. Penyehatan sektor keuangan;

2. Kebijakan fiskal;

3. Kebijakan moneter;

4. Penyesuaian struktural.

Untuk menunjang program ini, IMF akan mengalokasikan stand-by credit sekitar US$ 11,3 milyar selama tiga hingga lima tahun masa program. Sejumlah US$ 3,04 milyar dicairkan segera, jumlah yang sama disediakan setelah 15 Maret 1998 bila program penyehatannya telah dijalankan sesuai persetujuan, dan sisanya akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan dalam pelaksanaan program. Dari jumlah total pinjaman tersebut, Indonesia sendiri mempunyai kuota di IMF sebesar US$ 2,07 milyar yang bisa dimanfaatkan. (IMF, 1997: 1). Di samping dana bantuan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan negaranegara sahabat juga menjanjikan pemberian bantuan yang nilai totalnya mencapai lebih kurang US$ 37 milyar (menurut Hartcher dan Ryan). Namun bantuan dari pihak lain ini dikaitkan dengan kesungguhan pemerintah Indonesia melaksanakan program-program yang diprasyaratkan IMF. Karena dalam beberapa hal program-program yang diprasyaratkan IMF oleh pihak Indonesia dirasakan berat dan tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukanlah negosiasi kedua yang menghasilkan persetujuan mengenai reformasi ekonomi (letter of intent) yang ditanda-tangani pada tanggal 15 Januari 1998, yang mengandung 50 butir. Saransaran IMF diharapkan akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cepat dan kurs nilai tukar rupiah bisa menjadi stabil (butir 17 persetujuan IMF 15 Januari 1998). Pokokpokok dari program IMF adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan makro-ekonomi

• Kebijakan fiskal
• Kebijakan moneter dan nilai tukar

B. Restrukturisasi sektor keuangan

• Program restrukturisasi bank
• Memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan

C. Reformasi struktural

• Perdagangan luar negeri dan investasi
• Deregulasi dan swastanisasi
• Social safety net
• Lingkungan hidup.

Setelah pelaksanaan reformasi kedua ini kembali menghadapi berbagai hambatan, maka diadakanlah negosiasi ulang yang menghasilkan supplementary memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Cakupan memorandum ini lebih luas dari kedua persetujuan sebelumnya, dan aspek baru yang masuk adalah penyelesaian utang luar negeri perusahaan swasta Indonesia. Jadwal pelaksanaan masing-masing program dirangkum dalam matriks komitmen kebijakan struktural. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia;

2. memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan;

3. memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing;

4. menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta;

5. kembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bisa bangkit kembali.

Ke tujuh appendix adalah masing-masing:

1. Kebijakan moneter dan suku bunga

2. Pembangunan sektor perbankan

3. Bantuan anggaran pemerintah untuk golongan lemah

4. Reformasi BUMN dan swastanisasi

5. Reformasi struktural

6. Restrukturisasi utang swasta

7. Hukum Kebangkrutan dan reformasi yuridis.

Prioritas utama dari program IMF ini adalah restrukturisasi sektor perbankan. Pemerintah akan terus menjamin kelangsungan kredit murah bagi perusahaan kecilmenengah dan koperasi dengan tambahan dana dari anggaran pemerintah (butir 16 dan 20 dari Suplemen). Awal Mei 1998 telah dilakukan pencairan kedua sebesar US$ 989,4 juta dan jumlah yang sama akan dicairkan lagi berturut-turut awal bulan Juni dan awal bulan Juli, bila pemerintah dengan konsekuen melaksanakan program IMF. Sementara itu Menko Ekuin/ Kepala Bappenas menegaskan bahwa “Dana IMF dan sebagainya memang tidak kita gunakan untuk intervensi, tetapi untuk mendukung neraca pembayaran serta memberi rasa aman, rasa tenteram, dan rasa kepercayaan terhadap perekonomian bahwa kita memiliki cukup devisa untuk mengimpor dan memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri” (Kompas, 6 Mei 1998). Pencairan berikutnya sebesar US$ 1 milyar yang dijadwalkan awal bulan Juni baru akan terlaksana awal bulan September ini.

C.     Kritik Terhadap IMF

Banyak kritik yang dilontarkan oleh berbagai pihak ke alamat IMF dalam hal menangani krisis moneter di Asia, yang paling umum adalah bahwa: (1) program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruhnya sama; dan (2) program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu (Fischer, 1998b). Radelet dan Sachs secara gamblang mentakan bahwa bantuan IMF kepada tiga negara Asia (Thailand, Korea dan Indonesia) telah gagal. Setelah melihat program penyelematan IMF di ketiga negara tersebut, timbul kesan yang kuat bahwa IMF sesungguhnya tidak menguasai permasalahan dari timbulnya krisis, sehingga tidak bisa keluar dengan program penyelamatan yang tepat. Salah satu pemecahan standar IMF adalah menuntut adanya surplus dalam anggaran belanja negara, padahal dalam hal Indonesia anggaran belanja negara sampai dengan tahun anggaran 1996/1997 hampir selalu surplus, meskipun surplus ini ditutup oleh bantuan luar negeri resmi pemerintah. Adalah kebijakan dari Orde Baru untuk menjaga keseimbangan dalam anggaran belanja negara, dan prinsip ini terus dipegang. Selama ini tidak ada pencetakan uang secara besar-besaran untuk menutup anggaran belanja negara yang defisit, dan tidak ada tingkat inflasi yang melebihi 10%. Memang dalam anggaran belanja negara tahun 1998/1999 terdapat defisit anggaran yang besar, namun ini bukan disebabkan karena kebijakan deficit financing dari pemerintah, tetapi oleh karena nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dollar AS. Semakin jatuh nilai tukar rupiah, semakin besar defisit yang terjadi dalam anggaran belanja. Karena itu pemecahan utamanya adalah bagaimana mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar.

Anwar Nasution mengkritik bahwa reformasi ekonomi yang disarankan IMF bentuknya masih samar-samar. Tidak ada penjelasan rinci, bagaimana caranya untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mencapai sasaran surplus anggaran sebesar 1% dari PDB dalam tahun fiskal 1998/99, dan bagaimana ingin dicapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Harapan satu-satunya adalah peningkatan ekspor non-migas, namun kelemahan utama dari IMF adalah tidak ada program yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi untuk mendorong ekspor non-migas. (Nasution: 27-28).

Penasehat khusus IMF untuk Indonesia (P.R. Narvekar) sendiri juga dikutip sebagai mengatakan bahwa “IMF kerap menerapkan standar ganda dalam pengambilan keputusan. Di satu pihak, perwakilan IMF mewakili negara dan pemerintahan dengan kebijakan dan visi politik masing-masing, sementara keputusan yang diambil harus mengacu pada fakta konkret ekonomi. Karenanya, ada saja peluang bahwa tudingan atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang makin marak belakangan ini, menjadi hal yang disoroti Dewan Direktur IMF dalam pengambilan keputusannya pekan depan”. Demikianpun halnya dengan Bank Dunia. (Kompas, 2 Mei 1998).

Saran IMF untuk menstabilkan nilai tukar adalah dengan menerapkan kebijakan uang ketat, menaikkan suku bunga dan mengembalikan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi, dari waktu ke waktu mengadakan intervensi terbatas di pasar valas dengan petunjuk IMF (lihat butir 14, 16, 17, 21 dari persetujuan 15 Januari 1998; butir 5, 7 dari Suplemen). Sayangnya tidak ada program khusus yang secara langsung ditujukan untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah, juga tidak ada Appendix untuk masalah ini. IMF tidak memecahkan permasalahan yang utama dan yang paling mendesak secara langsung. IMF bisa saja terlebih dahulu mengambil kebijakan memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah, kalau mau, dengan mencairkan dana bantuan yang relatif besar pada bulan November lalu, yang didukung oleh bantuan dana dari World Bank, Asian Development Bank dan negara-negara sahabat. Dengan demikian timbulnya krisis kepercayaan yang berkepanjangan dapat dicegah. IMF sendiri tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan berputarputar pada kebijakan surplus anggaran, uang ketat, tingkat bunga tinggi, pembenahan sektor riil yang memang perlu dan sudah sangat mendesak, dan titipan-titipan khusus dari negaranegara maju yaitu membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi mereka dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan Indonesia.

Di lain pihak memang harus diakui bahwa tekanan ini perlu untuk memastikan kesungguhan Indonesia, karena untuk beberapa tindakan memang ada tanda-tanda kekurang sungguhan di pihak Indonesia. Tidak adanya program dari IMF yang jelas dan berjangka pendek untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke tingkat yang wajar dan menstabilkannya membuat pemerintah cukup lama terombang-ambing antara memilih program IMF atau currency board system, yang justru menjanjikan kepastian dan kestabilan nilai tukar pada tingkat yang wajar.

Krisis ekonomi yang tengah berlangsung ini memang bukan tanggung-jawab IMF dan tidak bisa dipecahkan oleh IMF sendiri. Namun kekurangan yang paling utama dari IMF adalah bahwa IMF dalam program bantuannya tidak mencari pemecahan terhadap masalah yang pokok dan sangat mendesak ini dan berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya jangka panjang. Bila semua kekuatan bantuan ini dikumpulkan sekaligus secara dini, maka hal ini dengan cepat akan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional. Namun bantuan dana IMF dan ketergantungan harapan pada IMF ini di(salah)gunakan untuk menekan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural secara besar-besaran. Ibaratnya orang yang sudah hampir tenggelam diombang-ambing ombak laut tidak segera ditolong dengan dilempari pelampung, tapi disuruh belajar berenang dahulu.

Reformasi struktural sebagaimana yang dianjurkan oleh IMF memang mendasar dan penting, tetapi dampak hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang, sementara pemecahan masalahnya sudah sangat mendesak, di mana makin ditunda makin banyak perusahaan yang jatuh bergelimpangan. Banyak perusahaan yang mengandalkan pasaran dalam negeri tidak bisa menjual barang hasil produksinya karena perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki kandungan impor yang tinggi dan harga jualnya menjadi tidak terjangkau dengan semakin jatuhnya nilai tukar rupiah. Jadi, utang luar negeri swasta dan nilai tukar rupiah yang merosot jauh dari nilai riilnya adalah masalah-masalah dasar jangka pendek, yang lama tidak disinggung oleh IMF. Di sini timbul keragu-raguan akan kemurnian kebijakan reformasi IMF, sehingga timbul teka-teki, apakah IMF benar-benar tidak melihat inti permasalahannya atau berpura-pura tidak tahu? Atau IMF mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memaksakan perubahan-perubahan yang sudah lama menjadi duri di matanya dan bagi Bank Dunia serta mewakili kepentingan-kepentingan asing? Tampaknya di balik anjuran program pemulihan kegiatan ekonomi ada titipan-titipan politik dan ekonomi dari negara-negara besar tertentu. Program reformasi IMF secara mencurigakan mengulang kembali tuntutan-tuntutan deregulasi ekonomi yang sudah sejak bertahun-tahun didengungkan oleh Bank Dunia dan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia (lihat World Bank, 1996, bab 2;World Bank, 1997, bab 4 dan 5).

Permintaan IMF untuk menghentikan dengan segera perlakuan pembebasan pajak dan kemudahan kredit untuk proyek mobil nasional dan IPTN adalah tepat, karena dalam jangka pendek proyek ini akan mengacaukan kebijakan pemerintah di bidang fiskal, anggaran dan moneter secara berarti. Juga saran IMF untuk menghapuskan subsidi BBM dan listrik yang kian membesar secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun sudah benar. Subsidi listrik relatif lebih mudah untuk dihapuskan, yakni melalui subsidi silang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dikenakan tarif listrik yang murah dan melalui peningkatan efisiensi, misalnya penagihan yang lebih efektif. Namun penurunan subsidi BBM dan listrik oleh pemerintah secara drastis dan mendadak pada tanggal 4 Mei 1998 yang lalu mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perekonomian rakyat kecil, meskipun kepentingan rakyat kecil sangat diperhatikan dengan adanya jaringan keselamatan sosial. Tindakan drastis ini sedikit-banyak telah membantu memicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan sosial dan politik. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah pemerintah tidak bisa menunda kenaikan BBM dan listrik untuk beberapa bulan, menunggu keresahan masyarakat reda? Di sini pemerintah salah membaca isi dari kesepakatan dengan IMF, karena IMF menganjurkan penghapusan subsidi secara bertahap dan tidak secara mendadak. Dalam suplemen program IMF April 1998 disebutkan bahwa subsidi masih bisa diberikan kepada beberapa jenis barang yang banyak dikonsumsi oleh penduduk berpenghasilan rendah seperti bahan makanan, BBM dan listrik. Dalam situasi sekarang hampir tidak ada peluang untuk meningkatkan pajak. Baru pada tanggal 1 Oktober 1998 direncanakan subsidi akan diturunkan secara berarti. (butir 10 dan 11 dari Suplemen). Subsidi untuk bahan pangan, BBM dan listrik sudah diperhitungkan dan dinaikkan dalam anggaran pemerintah (butir 20 dari Suplemen). Membengkaknya subsidi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kinerja yang kurang efisien, tagihan listrik dalam jumlah besar yang tidak dibayar, tetapi sebab utama karena merosotnya nilai tukar rupiah. Jadi tindakan yang pokok adalah pertama mengembalikan dulu nilai rupiah ke tingkat yang wajar dan dari sini baru menghitung besarnya subsidi. Tidak bisa biaya produksi dihitung atas dasar nilai tukar dengan dollar AS yang masih relatif tinggi lalu dibebankan kepada konsumen, sementara pendapatan masyarakat adalah dalam rupiah yang tidak berubah sejak sebelum terjadinya krisis moneter, kalau tidak menurun dan banyaknya PHK. Keadaan ini tidak sebanding, kita harus melihat sebab-sebab lain di balik kenaikan biaya produksi. Halnya akan lain, bila pendapatan masyarakat dalam rupiah juga ikut naik dua atau tiga kali lipat sesuai dengan kenaikan nilai tukar dollar AS, seperti orang asing yang tinggal di Indonesia misalnya.

Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan, siapa yang menjadi penyebab dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini, sehingga nilai tukar valas naik sangat tinggi dan siapa yang menarik keuntungan dari krisis ini? Janganlah rakyat banyak diminta untuk berkorban mengatasi krisis ini atau membebankan di atas penderitaan rakyat dengan misalnya menaikkan harga BBM dan tarif listrik.

Di antara saran-saran IMF juga ada yang mengenai perluasan penyertaan modal asing dalam kegiatan ekonomi Indonesia yang terlalu jauh. Modal asing sudah diberi peluang yang cukup besar untuk investasi di Indonesia dengan diperbolehkannya kepemilikan hingga 100% baik untuk pendirian PMA, bank asing maupun penguasaan saham dari perusahaan-perusahaan yang telah go public, kecuali saham bank nasional yang go public. Meskipun demikian IMF masih meminta dihapuskannya larangan membuka cabang bagi bank asing, izin investasi di bidang perdagangan besar dan eceran, dan liberalisasai perdagangan yang jauh lebih liberal dari komitmen resmi pemerintah di forum WTO, AFTA dan APEC. Masalahnya bukan sentimen nasionalisme, tetapi apa sumbangan dari keterbukaan ini terhadap restrukturisasi ekonomi dari program IMF, stabilisasi ekonomi dan moneter, dan apa sumbangannya terhadap pemasukan modal asing? Bukan masalah anti asing atau sentimen nasionalisme yang sempit, tetapi apa salahnya bila pemerintah menyisakan bidang kegiatan untuk pengusaha Indonesia, terutama yang bermodal kecil? Apa permintaan IMF ini tidak terlalu jauh? Kedengarannya seperti IMF menerima titipan pesan sponsor dari negara-negara besar yang ingin memaksakan kepentingannya dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. (Bandingkan juga Sri Mulyani: 72-3).

Saran IMF lainnya yang disisipkan dalam persetujuan dan tidak ada kaitannya dengan program stabilisasi ekonomi dan moneter adalah desakannya untuk menyusun Undang- Undang Lingkungan Hidup yang baru (butir 50 dari persetujuan IMF tanggal 15 Januari 1998).

Ikut campurnya IMF dalam penyelesaian utang swasta adalah sangat baik, karena IMF sebagai lembaga yang disegani bisa banyak membantu memulihkan kepercayaan kreditor luar negeri, yang akan memperlancar dan mempercepat proses penyelesaian utang. IMF bisa bertindak sebagai perantara yang netral dan dipercaya.

D.     Dampak krisis ekonomi pada perekonomian Indonesia.

Berbagai dampak Krisis Moneter timbul di Indonesia. Krisis Moneter membawa dampak yang kurang baik bagi Indonesia, ini disebabkan karena kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap. Dampak yang terlihat seperti : Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya dengan alasan tidak dapat membayar upah para pekerjanya. Sehingga menambah angka pengangguran di Indonesia. Pemerintah kesulitan menutup APBN. Harga barang yang naik cukup tinggi, yang mengakibatkan masyrakat kesulitan mendapat barang-barang kebutuhan  pokoknya. Utang luar negeri dalam rupiah melonjak. Harga BBM naik.

Kemiskinan juga termasuk dampak krisis moneter. Pada oktober 1998 jumlah keluarga miskin di perkirakan sekitar 7.5 juta. Meningkatnya jumlah penduduk yang miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai mata uang rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang akibat PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi.

Disaat krisis itu terjadi banyak pejabat yang melakukan korupsi. Sehingga mengurangi pendapatan para pekerja yang lain. Banyak perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan Negara asing dengan tingkat bunga yang lumayan tinggi, hal itu menambah beban utang Negara.

Pada sisi lain merosotnya  nilai tukar rupiah juga membawa hikmah. Secara umum impor barang menurun tajam. Sebaliknya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian.

Dampak dari krisis moneter lebih banyak yang negative dibandingkan dampak positifnya. Itu di karenakan krisis ini mengganggu kesejahteraan masyarakat.

III. KESIMPULAN

      1.      Krisis moneter yang terjadi di Indonesia  kebanyakan merupakan kiriman dari negara lain dan bukan berasal dari dalam negeri.

      2.      Inflasi juga merupakan salah satu faktor terjadinya krisis tersebut.

3.      Dampak yang di timbulkan berbagai macam dan dampak tersebut kebanyakan membawa pengaruh kurang baik terhadap Perekonomian Indonesia.

      4.      Krisis moneter berpengaruh langsung ke rakyat.

Saran

1.      Pemerintah seharusnya mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan krisis tersebut.

2.      Pemerintah Negara juga seharusnya mengurangi utang luar negeri.